Jawa Barat, Pillardemokrasi.com – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat (DPP LSM BAGASPATI), Eman Suryana, mengecam keras pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yendri Susanto. Ia mendesak sang menteri untuk segera memberikan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat, khususnya kalangan wartawan dan LSM, yang merasa dilecehkan oleh pernyataan tersebut.
Menurut Eman, ucapan Menteri Desa dalam sebuah rapat koordinasi di Jakarta pekan lalu mengandung sindiran tajam dan stigmatisasi terhadap profesi wartawan serta aktivis LSM. Ia menilai pernyataan tersebut tidak hanya merendahkan martabat dua profesi penting dalam mengawal kebijakan publik, tetapi juga bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kebebasan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Kami menuntut permintaan maaf resmi dan pencabutan pernyataan yang bersifat diskriminatif tersebut,” tegas Eman Suryana. Ia menambahkan bahwa sikap Menteri Desa mencerminkan kurangnya penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dan transparansi dalam pemerintahan.
Lebih jauh, DPP LSM BAGASPATI mengancam akan mengambil langkah hukum jika dalam waktu 2×24 jam tidak ada klarifikasi dan permintaan maaf dari Yendri Susanto. Mereka bahkan berencana melaporkan kasus ini ke Dewan Pers dan Komnas HAM serta meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja Menteri Desa.
“Ini bukan sekadar persoalan permintaan maaf, melainkan komitmen negara dalam melindungi kebebasan sipil. Jika tidak ditindaklanjuti, kami akan membawa kasus ini ke jalur hukum,” tambah Eman Suryana.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian Desa PDTT belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan LSM BAGASPATI. Namun, juru bicara kementerian menyatakan bahwa mereka sedang mengkaji tuntutan tersebut dan akan memberikan pernyataan dalam waktu dekat.
Kasus ini semakin memperlihatkan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam menjaga iklim demokrasi. DPP LSM BAGASPATI menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret dari pihak terkait.
