Indramayu, pillardemokrasi.com — Langkah awal menuju terbentuknya Kabupaten Indramayu Barat semakin konkret. Forum Silaturahmi Masyarakat Indramayu Barat (FOSMA Inbar) bersama Bupati Indramayu, Lucky Hakim, secara resmi menyepakati penetapan titik nol dan lokasi exit tol sebagai fondasi awal pembangunan strategis wilayah barat Indramayu.
Adapun titik nol calon Kabupaten Indramayu Barat ditetapkan di Blok Rendong, Desa Suka Slamet, Kecamatan Kroya, sementara titik exit tol akan berada di Desa Mekar Waru, Kecamatan Gantar. Kedua titik ini dipilih berdasarkan pertimbangan aksesibilitas dan potensi strategis dalam menghubungkan wilayah barat dengan pusat-pusat ekonomi.
Dalam pertemuan tersebut, hadir lengkap unsur FOSMA Inbar yang terdiri dari pembina, ketua, sekretariat, bendahara, serta para deklarator dari 10 kecamatan wilayah barat Indramayu. Turut hadir pula Asisten Daerah Jajang Sudrajad dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Iing Koswara, S.Sip, M.Si, sebagai perwakilan resmi dari Pemerintah Kabupaten Indramayu.
Ketua FOSMA Inbar, H. Abdulrahman, SE, menyampaikan bahwa FOSMA hadir untuk mengawal aspirasi masyarakat Indramayu Barat dan berperan aktif dalam mendukung visi dan misi Bupati Indramayu dalam mewujudkan “Indramayu REANG” — Religius, Ekonomi kerakyatan, Aman, Nyaman, dan Gotong royong.
“FOSMA bukan hanya wadah perjuangan, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Penetapan titik nol dan exit tol ini adalah simbol dimulainya era baru bagi wilayah barat,” ujar H. Abdulrahman, SE.
Bupati Lucky Hakim dalam sambutannya menegaskan bahwa aspirasi pemekaran dan percepatan pembangunan di wilayah barat akan terus dikawal dan didukung sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk hadir di semua lini masyarakat.
“Pembangunan harus merata. Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal. Dengan sinergi seperti ini, kita bisa mewujudkan Indramayu yang lebih baik, sesuai dengan nilai-nilai REANG,” tegas Bupati Lucky Hakim.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Indramayu dan FOSMA Inbar akan membentuk tim koordinasi teknis guna merancang peta jalan pembangunan dan memastikan kesiapan administratif menuju pemekaran wilayah dan penguatan infrastruktur.
