Indramayu, Pillardemokrasi.com – Wakil Bupati Indramayu, Syaefuddin, kini menjadi sorotan tajam setelah sejumlah isu serius menyeret namanya. Puncaknya, pada Kamis (19/5/2025), massa dari Pemuda Peduli Perubahan Indramayu (PPPI) menggelar demonstrasi di Kantor Pemkab Indramayu menuntut klarifikasi langsung dari Syaefuddin.
Aksi ini, yang merupakan kali kedua, dipicu oleh dugaan keterlibatan Syaefuddin dalam kasus korupsi tunjangan perumahan (Tuper) DPRD Indramayu 2022 dan dugaan penganiayaan anak di bawah umur.
Kekecewaan massa memuncak ketika Syaefuddin tidak hadir menemui mereka
Koordinator Lapangan PPPI, Urip Triandi, menyampaikan, “Kami merasa kecewa sebagai masyarakat Kabupaten Indramayu tidak ditemui oleh Wakil Bupati. Kami hanya membutuhkan klarifikasi terkait isu-isu yang sudah beredar.” Urip menambahkan bahwa Syaefuddin bahkan dikabarkan telah meninggalkan lokasi sebelum demonstran tiba.
Penyelidikan Kejati Jabar Terkait Dugaan Korupsi Tuper DPRD 2022
Isu dugaan korupsi belanja Tunjangan Perumahan (Tuper) DPRD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2022 sedang dalam tahap penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Konfirmasi ini datang dari Kasi Penkum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, pada Rabu (14/6/2025). “Benar, Kejati Jabar sedang melakukan pemeriksaan terkait hal itu,” ujar Nur, sembari menambahkan bahwa penyidik tengah mengumpulkan data dan telah memanggil enam saksi, meski identitas mereka belum bisa diungkapkan.
Syaefuddin, pada periode 2019-2024 menjabat sebagai Ketua DPRD Indramayu, diduga memiliki peran sentral dalam kasus ini. Ia disinyalir menyetujui besaran tunjangan tanpa kajian yang sah, menerima manfaat langsung, serta lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Selain Syaefuddin, penyelidikan juga mengarah pada Sekretaris Dewan (Sekwan) sebagai pejabat pengguna anggaran, Tim Penilai Internal (UPB/TAPD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), bahkan hingga kepala daerah/bupati jika terlibat dalam persetujuan tunjangan yang tidak sah.
Mendesak Penegakan Hukum dan Transparansi
Dengan desakan PPPI dan penyelidikan yang sedang berlangsung, publik menantikan transparansi dan kejelasan dari pihak berwenang. Massa aksi mendesak agar kebenaran di balik isu-isu ini segera terungkap demi keadilan dan akuntabilitas pejabat publik.
