Jakarta, pillardemokrasi.com – Puluhan warga yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Aktivis Penyelamat Uang Negara (GAPURA) dan Organisasi Pemuda Peduli Perubahan Indramayu (PPPI) menggelar aksi unjuk rasa damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Kamis (26/6/2025). Aksi tersebut bertujuan menyampaikan aspirasi langsung kepada Presiden Republik Indonesia di halaman Sekretariat Negara.
Dalam orasinya, massa mendesak Presiden Prabowo Subianto agar turun langsung ke Kabupaten Indramayu guna menuntaskan berbagai dugaan kasus korupsi, khususnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 dan 2023.
Para pengunjuk rasa menuding adanya praktik korupsi dalam APBD tersebut dan menuntut aparat penegak hukum menindak secara tegas dan tanpa pandang bulu. Salah satu tuntutan utama adalah segera ditangkapnya Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, yang diduga terlibat dalam skandal korupsi tunjangan perumahan DPRD tahun 2022.
Selain itu, massa juga menuntut pertanggungjawaban dari Sekretaris Daerah (Sekda) Indramayu, Aep Surahman, yang diduga turut terlibat dalam praktik korupsi. Mereka mendesak agar proses hukum segera dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami minta Presiden Prabowo turun langsung ke Indramayu, habisi mafia korupsi di sana! Tangkap para pelaku, adili sesuai hukum,” teriak salah satu orator aksi.
Ketua GAPURA, Rudi Lueonadi, secara tegas mengkritik kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) yang dinilai tidak serius dalam menangani kasus ini.
“Kami menekankan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk segera turun tangan. Habisi para pelaku korupsi tunjangan perumahan DPRD Indramayu. Kejati Jabar saat ini mandul dalam penanganan kasus ini,” tegas Rudi.
Senada, Ketua PPPI, Niken Hariyanto, mengingatkan komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi melalui program Asta Cipta.
“Kami ingin perhatian dari pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo yang telah menyatakan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Di Indramayu, ada seorang Wakil Bupati yang patut diduga terlibat korupsi saat menjabat sebagai Ketua DPRD pada tahun anggaran 2022. Lewat aksi ini, kami meminta Presiden agar segera menginstruksikan Menteri Dalam Negeri untuk memberhentikan Wakil Bupati tersebut agar tidak mengganggu proses penyelidikan yang tengah dilakukan Kejati Jabar,” jelas Niken.
Aksi damai tersebut berlangsung tertib dan mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Para peserta aksi berharap agar suara mereka segera mendapat respons dari Presiden dan jajaran pemerintahan pusat.
