Indramayu, Pillardemokrasi.com – Puluhan warga Desa Tambi, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, menggelar pertemuan di Kantor Kecamatan Sliyeg, yang dihadiri Kapolsek Edi Mulyana, Danramil Anton Susilo, Plt Camat Sutedi, Kepala Desa Tarso dan Ketua BPD Wisana serta PT Pertamina EP dan pihak PT AKP untuk mencari titik terang terkait Polemik proyek pengeboran minyak di lahan desa Tambi.
Pertemuan yang diadakan di Aula Kantor Kecamatan Sliyeg pada Rabu (6/8/2025) ini bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan dan menampung aspirasi masyarakat. Musyawarah ini dihadiri oleh perwakilan dari Pertamina, PT Atra Kana Perkasa (AKP), serta unsur Muspika setempat, serta tokoh masyarakat dan petani penggarap.
Nurdiansyah, HSE Koordinator Pertamina, mengakui bahwa ada beberapa aspirasi warga yang belum terpenuhi, sehingga menjadi kendala utama proyek ini. “Aspirasi dari masyarakat sudah ditampung, namun beberapa di antaranya belum terakomodasi. Diharapkan bisa menjadi titik temu,” ujar Nurdiansyah.
Sorotan Warga dan Keresahan Petani
Dalam pertemuan tersebut, Latif, salah satu perwakilan warga, menceritakan kronologi persoalan. “Saya mengaku sudah menanyakan perihal rencana pengeboran sejak setahun lalu, namun belum mendapat jawaban dari pemerintah desa, Informasi baru diterima setelah warga mengirimkan surat tiga bulan lalu” ungkapnya.
Meskipun mendukung proyek tersebut, Ketua BPD Desa Tambi, Wisana, menyoroti kekhawatiran para petani penggarap. Ia mengaku tidak mengetahui perihal jual beli tanah untuk pengeboran yang menjadi kewenangan pemerintah desa.
“Ada kekhawatiran dari petani. Jika lahan penggarapan dialihfungsikan, harus ada kompensasi yang memadai,” tegasnya.
Kesepakatan dan Komitmen Pertamina
Wisana menambahkan bahwa dari musyawarah ini, masyarakat berhasil menghasilkan beberapa poin kesepakatan. Salah satunya adalah permintaan agar lahan penggarapan petani dialihfungsikan oleh Pertamina.
Menanggapi hal tersebut, Riza, staf PT AKP, menjelaskan bahwa sosialisasi sudah dilakukan secara tertulis kepada pemerintah desa. Pihaknya berjanji akan segera melengkapi prosedur standar operasional (SOP) dan koordinasi kembali dengan Muspika untuk menjamin kelancaran proyek.
“Berita acara sudah dijalankan, tapi memang SOP belum lengkap. Ke depan akan kami penuhi dan koordinasikan kembali,” jelas Riza.
Perwakilan Lembaga masyarakat, Trisno, juga menekankan pentingnya penerapan SOP dan Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Kerja (K3) agar proyek dapat dipertanggung jawabkan di kemudian hari.
“Tolong utamakan serta Pentingkan dulu SOP dan K3 untuk Keselamatan serta Keamanan pekerja, guna kelancaran dengan pelaksanaan yang sudah tercipta” Tegasnya
Sementara itu, Plt Camat Sutedi berharap pertemuan ini dapat menjaga Konsistensi dan Kondusifitas penyelesaian persoalan, agar proyek pengeboran bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan, untuk kemajuan bersama.
