Bandung, Pillardemokrasi.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan sikapnya untuk tidak mencabut kebijakan larangan studi tur di sekolah. Ia beralasan kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban finansial masyarakat kecil dan memastikan fokus pendidikan tidak bergeser dari esensinya.
Sikap tegas Gubernur Dedi ini disampaikan menyusul aksi demonstrasi yang dilakukan oleh puluhan pekerja dan pelaku usaha pariwisata di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Senin 21/7/2025. Massa yang mengatasnamakan Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat ini menuntut pencabutan Surat Edaran Nomor 43/PK.03.03/KESRA yang melarang kegiatan studi tur sekolah di Jawa Barat.
Gubernur Dedi mengaku heran dengan tuntutan para demonstran, mengingat kebijakan yang dikeluarkannya adalah larangan studi tur, bukan larangan kegiatan pariwisata secara umum. Ia bahkan menuding bahwa aksi demonstrasi dari kalangan pelaku jasa kepariwisataan ini justru membuktikan bahwa kegiatan studi tur selama ini disamakan dengan piknik atau rekreasi.
“Saya sampaikan kemarin ada demonstrasi di Gedung Sate, bahkan melakukan blokade jalan di Flyover Pasopati. Mereka adalah para pelaku jasa usaha kepariwisataan, baik penyelenggara travel, sopir bus, maupun pengusaha bus. Mereka mendesak saya mencabut SK larangan studi tur, padahal yang protes itu adalah kegiatan pariwisata. SK saya adalah SK studi tur,” jelas Dedi Mulyadi melalui akun Instagram pribadinya, Selasa 22/7/2025.
Ia menambahkan, “Yang dilarang adalah kegiatan studi tur yang kemudian dengan demonstrasi itu menunjukkan dengan jelas kegiatan studi tur itu sebenarnya kegiatan piknik. Kegiatan rekreasi bisa dibuktikan yang demonstrasi para pelaku jasa kepariwisataan.”
Dedi juga menyoroti adanya dukungan terhadap demonstran dari asosiasi Jeep di Yogyakarta, khususnya yang bergerak di sektor wisata Gunung Merapi, mengindikasikan bahwa massa aksi tidak hanya berasal dari Jawa Barat.
Gubernur Dedi Mulyadi kembali menegaskan komitmennya untuk melindungi orang tua siswa dari beban biaya yang tidak relevan dengan pendidikan. “Insyaallah saya Gubernur Jabar akan berkomitmen menjaga ketenangan orang tua siswa agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan,” tegasnya.
Ia juga berharap industri pariwisata dapat tumbuh secara mandiri dengan menarik wisatawan yang memang memiliki tujuan murni untuk rekreasi dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.
“Mudah-mudahan industri pariwisata tumbuh sehingga yang datang wisata orang luar negeri, orang yang punya uang yang memang murni memiliki tujuan kepariwisataan dan memiliki berdasarkan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Bukan orang yang memiliki kemampuan pas-pasan dengan alasan studi tur dipaksa piknik atau kalau tidak dipaksa anaknya malu di rumah karena tidak ikut piknik,” pungkasnya.
Sementara itu, Koordinator Aksi Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat, Herdi Sudardja, menyatakan bahwa tuntutan utama mereka adalah pencabutan Surat Edaran Gubernur Jabar yang melarang studi tur sekolah dari Jawa Barat ke luar Jawa Barat.
Herdi mengeluhkan dampak larangan ini terhadap pemasukan pekerja pariwisata, mulai dari pengusaha bus, UMKM penyedia oleh-oleh, katering, hingga agen travel. Ia juga membandingkan kondisi ini dengan Yogyakarta dan Jawa Tengah yang tidak memberlakukan larangan serupa.
“Tuntutan kita itu hanya satu, cabut larangan gubernur kegiatan studi tur sekolah. Dari sekolah di Jawa Barat ke luar Jawa Barat,” kata Herdi.
Ia menambahkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan, termasuk audiensi dan surat resmi kepada Gubernur pada Mei 2025, namun tidak mendapatkan respons. “Ini apa maksudnya. Gubernur Jabar ini sepertinya ingin bertemu dan selalu memilih oligarki karena tidak mau bertemu dengan pengusaha dari sektor pariwisata,” tandas Herdi.
Herdi mengancam akan mengerahkan massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak didengar, mengingat aksi kemarin hanya diikuti sekitar 10 persen dari total pekerja pariwisata di Jawa Barat.
