Subang, pillardemokrasi.com – Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, memberikan tanggapan tegas terkait unjuk rasa soal penutupan tambang ilegal di depan DPRD Subang, Jumat (24/1/2025). Melalui akun Instagram @dedimulyadi71 pada Minggu (26/1/2025), Dedi menyoroti indikasi kepentingan tertentu di balik aksi tersebut.
Ia mencatat bahwa banyak pengunjuk rasa berasal dari luar daerah tambang, bukan warga sekitar. Bahkan, sejumlah tokoh politik, aktivis, hingga ormas disebut turut andil, yang menurutnya “mungkin mendapat rezeki dari limpahan tambang ilegal.”
“Di balik itu, masyarakat sekitar menderita. Jalan rusak, licin, bising, hingga ancaman kecelakaan akibat truk overtonase. Banyak korban jiwa karena mobil tidak standar dan rem blong,” ujar Dedi.
Dedi menegaskan, setelah resmi dilantik pada 6 Februari 2025, ia akan langsung bekerja dengan tim untuk menangani masalah tambang ilegal.
Ia memaparkan tiga dampak utama dari tambang ilegal:
1. Kerusakan lingkungan dan ekosistem.
2. Kerusakan infrastruktur jalan yang dibiayai negara.
3. Hilangnya pendapatan negara yang hanya dinikmati mafia tambang dan kelompok preman.
“Manipulasi tambang juga sering terjadi. Laporan resmi mengklaim hanya 5 hektar, tapi fakta di lapangan bisa 30 sampai 50 hektar,” tambahnya.
Dedi menegaskan komitmennya untuk memberantas tambang ilegal demi melindungi kepentingan masyarakat dan negara dari praktik yang merugikan.
