Indramayu, pillardemokrasi.com – Warga di sepanjang Jalan Raya Pondoh-Tinumpuk, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menunjukkan kekecewaan mendalam terhadap kondisi jalan yang rusak parah. Sebagai bentuk protes atas jalan yang tak kunjung diperbaiki, warga melakukan aksi simbolis dengan menanam pohon pisang di tengah jalan sepanjang kurang lebih dua kilometer.
Kondisi jalan yang dipenuhi lubang besar dan berubah menjadi kubangan air saat musim hujan ini sangat mengganggu aktivitas dan mobilitas masyarakat. Lutfi Muhaemin, salah seorang warga setempat, mengungkapkan bahwa kerusakan jalan ini telah menyebabkan banyak pengendara sepeda motor terjatuh.
“Jalan Raya Pondoh-Tinumpuk ini merupakan akses utama yang menghubungkan tiga desa, yaitu Desa Sambimaya, Segeran, dan Tinumpuk. Sangat disayangkan kondisinya dibiarkan rusak parah seperti ini,” ujarnya pada Jumat (4/4/2025).
Selain menanam pohon pisang, keluhan warga juga ramai disuarakan melalui berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Video yang memperlihatkan kondisi jalan rusak tersebut bahkan menjadi viral, meningkatkan tekanan publik kepada Bupati Indramayu, Lucky Hakim, dan Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, yang baru saja dilantik.
Lutfi Muhaemin juga mengingatkan Bupati Indramayu untuk segera merealisasikan program unggulannya, yaitu program jalan mulus dan aman yang tertuang dalam visi misi kepemimpinannya. Ia menekankan bahwa program ini dijanjikan akan dipercepat pelaksanaannya pada tahun 2025.
Sementara itu, Kuwu Desa Pondoh, H. Kasiman, berharap Pemerintah Kabupaten Indramayu dapat menganggarkan perbaikan jalan yang menghubungkan empat desa, yaitu Desa Pondoh, Tinumpuk, Segeran, dan Sambimaya, pada tahun anggaran 2025 ini. Ia menjelaskan bahwa wilayah jalan yang rusak ini merupakan kawasan padat penduduk dengan potensi pertanian yang besar, sehingga perbaikan jalan akan berdampak positif pada perekonomian masyarakat.
“Kami juga meminta kepada wakil rakyat kami di DPRD Indramayu untuk mencari solusi agar kerusakan jalan di desa kami dapat segera diperbaiki oleh pemerintah kabupaten, mengingat pembahasan APBD Pokok 2025 akan segera tuntas,” pungkasnya. Aksi protes ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan nyata dalam memperbaiki infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan vital masyarakat.
