Indramayu, Pillardemokrasi.com – Kegiatan Media Gathering yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Indramayu pada 25-26 Januari 2025 di Tenjo Laut Camping Land, Kuningan, Jawa Barat, menuai kritik tajam dari Ketua LSM Gapura, Rudi.
Rudi mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran dalam kegiatan tersebut, terutama terkait sumber pendanaan dan pelaporan keuangan. Menurutnya, sebagai lembaga negara, Bawaslu harus memberikan laporan pertanggungjawaban yang jelas kepada publik. “Bawaslu bukan perusahaan swasta. Harus ada laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang transparan,” tegasnya, Selasa (28/01/2025).
Ia juga menyoroti relevansi kegiatan tersebut dengan fungsi utama Bawaslu. Menurutnya, Media Gathering ini terkesan sebagai upaya untuk melemahkan peran kritis pers sebagai pilar keempat demokrasi. “Kegiatan ini seperti usaha membungkam insan pers agar tidak mengkritisi penggunaan anggaran dana hibah sebesar Rp20 miliar. Wartawan diajak jalan-jalan dan camping hanya untuk mengalihkan perhatian,” ungkap Rudi.
Lebih lanjut, ia menilai jika tujuan kegiatan adalah memaparkan hasil Pilkada 2024, hal itu bisa dilakukan secara efisien di Indramayu tanpa perlu perjalanan ke luar daerah. “Kegiatan ini terlihat seperti pemborosan anggaran dan kurang efektif,” tambahnya.
Rudi juga mengungkapkan rencananya untuk melaporkan Bawaslu ke Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, ia akan menyurati Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk mendorong penegakan transparansi sebagai bagian dari Asta Cita, program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia berharap kritik ini menjadi refleksi bagi Bawaslu agar lebih akuntabel dan transparan dalam mengelola anggaran, mengingat pentingnya peran lembaga tersebut dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia.
